Kasus Revolusimental.go.id Harus Menjadi Pembelajaran Untuk Pemerintah
SEJAK Selasa (25/8)
malam, pengguna dunia maya dihebohkan dengan down-nya website
revolusimental.go.id. Ya, website yang baru diresmikan Menteri
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan
Maharani pada Senin (24/8) itu disebut-sebut menghabiskan dana miliaran
rupiah.
"Blah, itukan web pakai wordpress gratisan
sama theme gratisan tinggal download + upload ke web server, udah gitu
webnya pake paket shared hosting yang paling murah di idwebhost, ya
limit lah go***k betul nih yang korup.... (modal ga nyampe sejuta, kalo
gw yang bikin)," ujar salah satu netizen di forum kaskus.
Ya, kaskuser juga menduga bahwa content
management system (CMS) menggunakan wordpress yang bisa tanpa bayar atau
gratisan. Selain itu, desain revolusimental.go.id juga disebut-sebut
menjiplak website milik Presiden Amerika Serikat Barack Obama. (lihat foto di atas).
Padahal saat meresmikan website itu Puan menyebut bahwa tujuannya adalah untuk merevolusi mental karakter bangsa Indonesia.
"Bukan masalah copasnya, tapi revolusi mental-nya itu lho, ironis," seru pemilik akun lain di forum kaskus.
Ramai web revolusimental.go.id belum
mereda, walau Kemenko PMK sudah mengkalrifikasi bahwa biaya pembangunan
web tersebut tak lebih dari Rp 200 juta. Selain masalah biaya, netizen
dan masyarakat melihat beberapa kejanggalan di aspek teknis seperti
server dan hosting.
Dalam keterangan persnya, Jumat (28/8/2015),
pengamat keamanan cyber dari CISSReC (Communication and Informastion
System Security Research Center) Pratama Persadha menjelaskan bahwa
masyarakat sebenarnya hanya perlu mendapat penjelasan yang rinci.
“Kami
ingin fokus pada permasalahan teknis. Dari pengecekan memang web
tersebut memakai sharehosting. Kurang pas sebenarnya, kementerian yang
mempunyai anggaran besar seharusnya menggunakan server sendiri alias
private server,” jelasnya.
Konsekuensi memakai sharehosting ini
menjadikan web revolusimental satu “rumah” bersama web lainnya. Mantan
petinggi Lembaga Sandi Negara ini menyarankan sebaiknya kementrian PMK
membuat server sendiri untuk web revolusimental.go.id.
“Private
server ini sangat penting. Bila ada serangan maupun masalah kita bisa
restore segera, karena kita sendiri yang pegang dan kelola. Selain sudah
sepatutnya sebuah kementerian mempunyai private server sendiri, apalagi
Presiden Jokowi menginginkan implementasi e-Government,” terang
Pratama.
Terkait desain yang meniru web barrackobama.com juga
mendapat sorotan tajam. Menurut Pratama, sebaiknya Kemenko PMK harus
memakai desain sendiri asli karya anak bangsa dan bebas masalah hak
cipta.
“Pemakaian theme dari Wordpress punya resiko yang cukup
besar. Hal ini karena banyak orang yang sudah tahu celahnya. Jauh lebih
baik jika sistem web dibangun secara mandiri dengan memperhatikan aspek secure coding” terang pria asli Cepu ini.
Agar
peristiwa semacam ini tidak terulang, Pratama mengusulkan agar instansi
pemerintah mapun swasta rajin melakukan penetration test berkala.
Tujuannya untuk mengetahui mana saja lubang di sistem yang menjadi
kelemahan, sehingga bisa segera ditutup dan diperbaiki.
Pratama
menekankan bahwa peristiwa ini menjadi cambuk sekaligus momentum
perbaikan, khususnya bagi pemerintahan Jokowi yang sejak masa kampanye
berkomitmen membangun e-Government. Dia berharap nantinya ada
peningkatan keamanan cyber pada kementrian, lembaga negara sampai pada
pemerintah daerah.
“Kalau mau dilakukan pengecekan, mungkin akan
banyak lembaga pemerintah yang bisa bernasip sama dengan web
revolusimental ini. Sebelum itu terjadi, sebaiknya dibuat standarisasi,
terutama terkait aspek teknis keamanannya,” jelas Pratama.
Diterangkan
olehnya memang belum ada standar khusus keamanan cyber seperti apa yang
harus dipenuhi oleh kementrian, lembaga negara sampai pada pemerintah
daerah. Melihat adopsi internet dan teknologi informasi yang cepat,
sebaiknya memang segera direalisasikan agar tidak memperbesar
kemungkinan pencurian data.
Pratama menambahkan, peristiwa ini
membuktikan satu hal bahwa diperlukan lembaga khusus yang mengawasi dan
membangun sistem keaman cyber di Indonesia. Ditambahkan olehnya, harus
ada edukasi keamanan cyber mulai dari masyarakat, perbankan-swasta dan
penyelenggara pemerintahan pusat sampai daerah. Karena sebagus apapun
sistemnya, bila manusia sebagai pemakainya masih awam, jelas mudah bagi
orang luar untuk mengganggu.
“Semoga ini menjadi awal keseriusan
pemerintah untuk membangun regulasi dan infrastruktur cyber yang mumpuni
dalam mewujudkan kedaulatan informasi. Bila terwujud dan dibarengi
edukasi yang gencar, saya kira e-Government yang aman bisa segera
terwujud,” terangnya.
Tidak Ada Komentar Untuk " Kasus Revolusimental.go.id Harus Menjadi Pembelajaran Untuk Pemerintah "